PERKEMBANGAN
KONSEP MUTU LAYANAN KESEHATAN
Peningkatan akses ke dan mutu layanan kesehatan menjadi
lebih diperhatikan di Indanesia. Dengan perkembangan ekonomi negara yang
stabil, kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang baik makin meningkat.
Skenario kesehatan di Indanesia yang dinamis, semakin membaik selama dua dekade
terakhir. Salah satu perubahan yang terjadi selama. beberapa tahun
terakhir adalah perubahan dalam situasi ketersediaan sumber daya manusia di
sektor kesehatan. Selama beberapa dekade awal setelah kemerdekaan, kondisi
kekurangan dokter mengakibatkan pemerintah menjalankan suatu kebijakan yang
mewajibkan semua lulusan kedokteran untuk langsung melayani masyarakat. Namun,
suplai dokter yang secara perlahan melebihi permintaan, menimbulkan situasi
yang menyebabkan pemerintah merevisi kebijakannya dan sekarang menugaskan
semua mahasiswa kedokteran yang baru lulus untuk terlebih dulu melayani
puskesmas menurut kontrak selama periode tiga tahun.
Ketersediaan petugas kesehatan di layanan medis swasta
semakin meningkat. Walaupun terjadi persaingan dalam jumlah dokter di sektor
publik dan swasta, kebutuhan atas layanan kesehatan masyarakat yang bermutu
makin menguat.
Sistem Kesehatan Nasional telah membangun jaringan kerja
antara puskesmas pembantu, puskesmas, dan rumah sakit di semua kabupaten Indanesia
agar akses ke layanan kesehatan dapat terjamin.
GERAKAN
MUTU PADA RUMAH SAKIT DI INDANESIA
Saat ini, program mutu rumah sakit di indonesia telah
mengalami banyak perubahan yang menguntungkan pasien dan penyedia layanan.
Mutu yang membaik telah membuat persepsi tentang layanan rumah sakit semakin
bogus dalam pandangan pasien, yang selanjutnya, mengakibatkan peningkatan
penggunaan jasa rumah sakit sehingga pendapatan yang diterima rumah sakit
semakin banyak.
PROGRAM
AKREDITASI RUMAH SAKIT
Sistem Kesehatan Nasional tahun 1982 menyatakan bahwa
"instrumen untuk pengakreditasian rumah sakit perlu dibuat dalam waktu
dekat, instrumen itu digunakan dalam perumusan kebijakan
KEGIATAN PERBAIKAN MUTU
PADA KELUARGA BERENCANA
Kegiatan
perbaikan mutu keluarga berencana resmi yang pertama diprakarsai oleh AVSC
(Acces to Voluntary and Safe Contraception) bersama PKMI (Perkumpulan
Kontrasepsi Mantap Indanesia) pada tahur, 1983. Kegiatan tersebut hanya berFokus
pada sterilisasi sukarela sebagai pendekatan "jaminan mutu". Sistem
jaminamutu tersebut terdiri atas berbagai standcuntuk pemberian layanan,
kunjungan supervisi klinik sterilisasi sukarela setiap tiga bulan, dan
penggunaan daftar tilik (checklist). Sistem jaminan mutu tampak sebagc suatu
cara untuk memantau penyediaclayanan di semua lokasi klinik yang baru
dikembangkan serta untuk menangar tingginya insidens mortalitas dan morbiditas.
Saat ini, PKMI mengelola pertemuar nasional QA selama 3 hari sebagai bagicdari
proyek bilateral. bersama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).
Konsep umum QA didiskusikan rneliputi berbagai kegiatan QA di Indanesia Di
tahun 1988, PKMI menyiapkan
beberapa dokumen untuk sterilisasi sukarela, sistem QA, termasuk formulir
pelaporan khusus dan komponen perbaikan mutu internal. Semua rumah sakit yang
merupakan bagian dari sistem dianjurkan mengadakan pertemuan bulanan untuk
mendiskusikan berbagai masalah mutu dan menentukan penyelesaiannya.
BKKBN
mengembangkan sistem QAnya mulai tahun 1988 untuk menjangkau seluruh 27
propinsi. Di tahun 1990, proyek Keluarga Berencana di Sektor Swasta mulai
dilaksanakan dengan komponen QA. Salah satu tujuan proyek ini adalah untuk memperkuat
organisasi profesional dalam bidang mutu, termasuk Ikatan Bidan Indanesia
(IBI). Pada tahun 1990-1993, BKKBN menyelenggarakan studi Indikator Mutu. BKKBN
bersama Badan Kependudukan mensponsori pertemuan internasional tentang Mutu
Pelayanan di Bandung tahun 1992 yang dihadiri oleh. 10 negara dari Asia dan
Timur Tengah. Dalam mempersiapkan pertemuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan
pertemuan nasional pada bulan Desember 1991 untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai arti mutu
layanan di Indanesia. Berbagai macain organisasi dan peserta menghadiri pertemuan
nasional tersebut yang menghasilkan diskusi segar tentang teori dan praktik
mutu layanan program keluarga berencana di Indanesia. Sekitar tahun 1991-1993, BKKBN
menjalankan program Siklus Mutunya (Gugus Mandala Mutu,GMM) bagi para stafnya
sebagai bagian dari kampanye di seluruh pemerintahan. Tahun 1993, Proyek Mutu
Layanan mulai dilaksanakan dan proyek itu membantu dalam: (1) membudt sejumlah
besar materi mutu layanan yang mudah diperoleh dalam bahasa Indanesia; (2)
memulai dan memelihara komunikasi antara BKKBN, Depkes, dan berbagai LSM yang
terkait dengan mutu layanan, dan (3) mendanai dua studi penelitian yang
menangani masalah mutu layanan nonklinis dasar. Proyek itu membantu beberapa
biro BKKBN (Biro Pelayanan Kontraseptif, Biro Penelitian Bio Medis) untuk
memulai pengembangan konsep, dokumen, dan model QA mereka sendiri.
Di tahun 1994, terdapat terobosan besar dalam bidang QA, yaitu pembentukan
panitia pengarah nasional untuk peningkatan mutu keluarga berencana, yaitu
Panitia Peningkatan Mutu Nasional, di BKKBN. Para anggota panitia pengarah
nasional tersebut meliputi Wakil Menteri Pembangunan dan Sumber Daya Manusia
(Pelatihan dan Penelitian) sebagai kepala, pejabat dari BKKBN, beberapa anggota
dari Departemen Kesehatan, perkumpulan profesional dan Konsorsium untuk Ilmu
Kesehatan. BKKBN mengalami kemajuan pesat dalam bidang QA dan sekarang berada
di bawah bantuan proyek donor yang melakukan penelitian baru dalam bidang mutu
dan melaksanakan strategi mutu yang dapat diterapkan secara nasional.
PENGALAMAN
NYATA DI BIDANG QA PADA PUSKESMAS DARI TIGA DAERAH STUDI
Program
QA di Indanesia secara bertahap menjadi lebih berperan dalam memacu dan
mendukung.para petugas agar mereka memperbaiki sejumlah proses yang menjadi
tugas mereka dan tidak sekadar mengikuti standar yang sudah baku (meskipun
penyusunan standar yang seragam adalah komponen penting program QA di Indanesia).
Artinya, program QA berperan untuk membantu para petugas dalam merancang
standar kinerja yang realistis sesuai tatanan setempat dan untuk memantau
kemajuan mereka. Pada kenyataannya, QA di Indanesia merupakan pendekatan
identifikasi masalah dan pendekatan pemecahan masalah, yang mengaitkan perbaikan
mutu dengan penilaian kinerja terus-menerus. Program QA awalnya dijalankan
oleh tim dari berbagai bidang ilmu yang mengidentifikasi satu atau beberapa masaldti.
Dengan menggunakan berLagai metode analisis, tim tersebut menyidentifikasi
penyebab masalah dan menyusun tindakan untuk memperbaiki situasi. Pada waktu
yang bersamaan tim tersebut memantau pelaksanaan tindakan perbaikan untuk
mendapatkan standar dan akhirnya merumuskan standar kinerja berdasarkan
informasi terbaru, teknologi, dan permintaan klien. Proses tersebut diulangi
untuk mengidentifikasi masalah, menemukan penyebab masalah, menerapkan tindakan
untuk mengatasinya dan akhirnya kembali memantau hasilnya, sehingga perbaikan
mutu total yang berkelanjutan dapat tercapai.
Referensi
(Al-Assaf, A.F. 2009 Mutu Pelayanan Kesehatan, EGC, Jakarta)